Stop Pornografi dan Pornoaksi


Oleh :
Husen Maskati

1. Setelah runtuhnya rezim orde baru pada Mei 1998, timbulah euforia kebebasan yang ditiupkan dan digulirkan oleh angin reformasi, hal tersebut disambut oleh dunia usaha yang bergerak dibidang penerbitan dan pers untuk memanfaatkannya. Kemudian lahirlah majalah dan tabloid yang diterbitkan oleh media cetak karena tidak lagi diperlukan izin untuk menerbitkannya disela-sela euforia kebebasan itu terdapatlah majalah dan tabloid yang berbau porno bahkan porno sama sekali, dari situlah mulai tumbuh berkembangnya pornografi bak jamur di musim hujan. Lebih-lebih lagi tatkala Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) membubarkan Departemen Penerangan sehingga tidak ada lagi institusi yang berwenang untuk mengawasi dan membinanya.
2. Bisnis industri pornografi berkembang dahsyat ke media massa melalui VCD, Televisi dan media cetak bahkan merambah ke internet dan ke telepon seluler mengikuti perkembangan perjalanan industri pornografi global. Hal tersebut sebagai pertanda menguatnya pradigma liberal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menempatkan kepentingan usaha bisnis diatas segalanya. Sebagai konsekuensi logis dari sikap dan kebijakan tersebut mendorong lajunya imperialisme global mencengkeram dan menikam sendi-sendi kehidupan masyarakat yang amat azasi yaitu akar budaya, moral, nilai-nilai agama, dan azas Ideologi negara Pancasila.
Sungguh amat ironisnya jika pornografi dan pornoaksi diterima oleh negara Indonesia yang selalu mengedepankan UUD 1945 dan Pancasila sebagai azas ideologi dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa didalam negara RI (NKRI) tidak boleh dan tidak dapat dibenarkan terjadinya atau berlakunya sesuatu yang bertentangan dengan kaidah atau norma-norma agama seperti perbuatan cabul, mesum, asusila atau porno baik dalam tulisan, gambar, dan sebagainya (pornografi), baik dalam tindakan dan perbuatan atau pornoaksi (porno = cabul = mesum = asusila)

3. Pada masa pemerintahan Ibu Megawati sebagai Presiden, pemerintah malah mendapat tugas dari Sidang Tahunan MPR RI tahun 2001 untuk menangani masalah pornografi secara serius disamping masalah-masalah yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah Megawati pada saat itu menunjukkan keseriusannya dalam menangani masalah pornografi, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pernyataan bersama pemerintah (dalam hal ini Mengko Kesra, Meneg Inkom, Menteri Agama, Meneg PP, Mendiknas, Meneg Budpar) dan MUI serta lembaga-lembaga keagamaan lainnya untuk mempersiapkan RUU Anti Pornografi pada tanggal 13 Maret 2002. Tapi sangat tragisnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin oleh Ibu Megawati saat RUU pornografi dibahas dengan serius pada tahun 2008 yang lalu malah melalui Fraksi PDIP di DPR RI menentang dan akhirnya menolak bahkan work out, meninggalkan Sidang Paripurna DPR RI bersama Partai Damai Sejahtera (PDS) tatkala rancangan RUU pornografi tersebut hendak disahkan. Akhirnya tanpa FPDIP dan FPDS palu diketok oleh pimpinan sidang sebagai pertanda disahkannya RUU Pornografi menjadi Undang-Undang pada Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 30 Oktober 2008 yang lalu. Allahu Akbar.

4. Pornografi dan Pornoaksi telah menjadi bahaya laten bagi kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi muda kedepan berbarengan dengan latennya bahaya Narkoba. Pornografi, Pornoaksi sebagaimana juga Narkoba amat cepat menimbulkan penyakit sosial seperti AIDS, pemerkosaan, kehamilan diluar nikah, aborsi, perselingkuhan, pelacuran, homo seksual, tindak kekerasan dan lain-lain, semua penyakit masyarakat telah terlihat nyata dikehidupan sehari-hari diranah Republik Indonesia tercinta ini. Jelas bahwa pornografi, pornoaksi dan narkoba adalah masalah besar yang menjadi salah satu sumber krisis moral di Indonesia karenanya harus diperangi dan dengan adanya Undang-Undang Pornografi adalah suatu keniscayaan serta salah satu solusi untuk pencegahan dan perlindungan bagi keselamatan moral bangsa terutama generasi muda.

5. Sebagai pembanding dengan apa yamg disampaikan oleh DR. KH Said Agil Siradj dalam satu situs bahwa,
1. “Situs porno secara hukum fiqih tak berdosa, hanya makruh, yang dosa itu yang membuat dan menjadi bintang porno,” ujar DR. KH. Said Agil siradj.
2. “Mudharat situs porno hanya berdampak individual, sementara situs radikal berefek social”.
3. “kalou situs porno merusak akhlak, situs yang mengandung paham radikalisme dapat merusak iman,” tuturnya (Voa-Islam/Arrohmah.com)

6. Inti ajaran Islam yang dibawa dan diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW tiada lain adalah menyempurnakan dan membangun akhlak, moral atau budi pekerti yang mulia.
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ( رواه الحاكم )
“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak/budi pekerti yang mulia”.
Sabda Nabi Muhammad SAW tersebut telah menempatkan dan mempertegas fungsi dan peran Umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu menjaga moral, budi pekerti bangsa agar jangan rusak, tidak distorsi dan terkontaminasi oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan akar budaya dan nilai-nilai agama serta Dasar Negara Pancasila.
Dalam sebuah baik syair dilantunkan sebagai berikut :
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت – وإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
“Sesungguhnya bangsa-bangsa itu hanya bisa bertahan
selama mereka masih memiliki akhlak.
Mereka akan hilang berantakan,
bilamana akhlaknya sudah rusak”.

Seiring dengan itu, syair Melayu yang bersenandung :

Tegak rumah karena sendi
Runtuh sendi rumah binasa
Tegak bangsa karena budi
Runtuh budi runtuhlah bangsa

7. Untuk membedakan manusia dengan binatang dan makluk Tuhan lainnya adalah akhlak, moral atau budi pekerti. Akal yang sehat dan hati nurani yang bersih tidak akan menerima kecabulan, kemesuman dan keasusilaan dalam bentuk apapun, apakah yang disebut dengan istilah pornografi, pornoaksi sebagaimana pula pelacuran yang sekarang disebut dengan istilah Pekerja Sek Komersial (PSK), Germo dengan istilah mucikari semua itu hanyalah istilah yang keren kedengarannya tapi telah menimbulkan tragedi istilah. Orang-orang Bali (Baliage), Sulawesi Utara (Minahasa), Papua dan Jogja kalaulah ditanya pasti akan menolak kecabulan, kemesuman dan keasusilaan begitu pula orang-orang Tolare (suku-suku terasing di Sulawei Tengah), suku dayak di Kalimantan dan suku Tengger dan Badui di Jawa Barat, serta suku-suku dipedalaman Sumba dan Sumatera.
Ratusan bahkan mungkin ribuan suku bangsa di Indonesia dengan beraneka adat istiadat dan agama tidaklah mereka itu melegalisir (mensahkan) kecabulan, kemesuman dan keasusilaan bahkan mereka punya hukum adat yang amat keras untuk menindak apabila salah seorang anggota masyarakatnya melanggar norma-norma adat dan agama mereka. Jadi norma-norma adat istiadat dan agama suku-suku bangsa di Indonesia sejalan atau senafas dengan Undang-Undang Pornografi yang dibuat oleh Wakil Rakyat yang ada di DPR RI bersama pemerintah dengan niat dan semangat menjaga serta melindungi masyarakat Indonesia secara keseluruhan dari krisis moral, akhlak dan budi pekerti.

8. Ada sedikit catatan kecil, “diseputar tahun 70an dalam satu konferensi UNESCO di Paris berkumpul para ahli-ahli dari berbagai negara. Dalam konferensi itu ada beberapa Sarjana dari “Masschussets Institute of Technology (MIT)” dari Amerika yang mengemukakan, “bahwa bangsa Amerika yang sudah tinggi teknologinya itu, kini sedang menghadapi kehancuran dari dalam”. Ucapan itu adalah semacam peringatan kepada negara-negara yang sedang membangun dan berkembang, bahwa merekapun suatu ketika kelak akan mengalami bahaya demikian. Ini adalah peringatan dari para ahli dibidang pendidikan. Mereka berkata dengan ilmu dan dengan hati nurani mereka. Pendapat itu bukanlah suatu kesimpulan politis tetapi semata-mata ilmiah. Kehancuran yang mereka maksudkan bukanlah kehancuran sebagai akibat perang atom dengan negara besar lainnya, bukan kehancuran dari luar, akan tetapi kehancuran dari dalam tubuh bangsa itu sendiri, yaitu sebab-sebab yang mengakibatkan runtuh dan tenggelamnya bangsa-bangsa yang besar dan maju dalam sejarah, silih berganti dari jaman purba sampai jaman sekarang adalah lantaran keruntuhan akhlak, kehilangan moral. Bukan lantaran karena kekurangan ilmu, malah justru ilmu pengetahuan mereka yang tadinya menghantarkan mereka kepada kemajuan itu. Begitu bangsa Yunani, begitu bangsa Roma, begitu bangsa-bangsa lainnya. Dan akan begitu pula dengan bangsa-bangsa diabad XX ini dan seterusnya, sekalipun bangsa itu sudah diberi gelar sebagai bangsa yang maju”. ( M. Natsir dalam agama dan moral, tahun 1972). Wallahu a’lam Bissawab.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: